Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka dan Idealisasinya Menurut Para Ulama

Pustaka Al-Bahjah, Cirebon-Delapan puluh tahun lalu, bangsa ini mengucapkan kata paling sakral dalam sejarahnya: merdeka. Kata itu lahir dari rahim penderitaan, ditempa oleh rasa lapar yang menggerogoti perut sekaligus harga diri. Para pendiri bangsa menulis janji di langit Nusantara: kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Janji itu dibayar mahal, bukan hanya dengan tinta, tetapi dengan darah, air mata, dan nyawa.

Namun delapan dekade berlalu, kemerdekaan lebih seperti patung di alun-alun: indah dipandang, tapi dingin dan tak bernyawa. Kita bebas dari penjajah asing, tetapi lahir belenggu-belenggu baru; korupsi yang sistemik, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan terjadi di mana-mana dari segala aspek. Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah, menulis bahwa peradaban runtuh ketika hukum diperjualbelikan. Hukum seharusnya menjadi penegak keadilan. Mari rasakan sekeliling kita, kita dapat menjawabnya sendiri bagaimana memaknai kemerdekaan kita sekarang.

Bangsa ini dibangun di atas keyakinan bahwa nilai-nilai spiritual adalah tiang utama negara. Bung Karno menegaskan Pancasila sebagai dasar negara yang merangkum nilai-nilai luhur agama-agama besar di negeri ini. Namun delapan dekade kemudian, agama di ruang publik lebih sering tampil sebagai kostum politik ketimbang kompas moral. Ayat suci dibacakan di panggung kampanye bukan untuk membangunkan nurani, tetapi untuk membius logika rakyat. Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda, “Pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.”

Al-Farabi, dalam Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah, menegaskan bahwa negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh sosok yang menggabungkan pengetahuan, akhlak, dan visi moral untuk menuntun rakyat menuju kebahagiaan sejati (sa’adah). Sebab, pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan dan kemewahan akan menjerumuskan rakyatnya ke dalam madinah jahiliyah, sebuah masyarakat yang tersesat oleh nafsu duniawi.

Al-Mawardi, dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, menegaskan bahwa tugas pemimpin adalah menjaga agama, mengatur urusan dunia, melindungi rakyat dari kedzaliman, dan menegakkan keadilan. Ia memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah tirani, dan rakyat yang terdzalimi adalah tanda kehancuran negara.

Ibn Khaldun menambahkan bahwa ketika ‘asabiyyah—solidaritas sosial—terkikis, peradaban akan runtuh. Dan ‘asabiyyah itu akan lenyap ketika elit hidup bermewah-mewah, berjarak dan bahkan terputus dari kepentingan rakyat. Fenomena ini dapat kita saksikan dalam jarak yang menganga antara rakyat di pelosok dan para pejabat kita di gedung-gedung megah.

Al-Ghazali, dalam Ihya’ Ulum al-Din, mengingatkan bahwa rusaknya pemimpin dan ulama adalah awal kerusakan umat. Pemimpin yang korup, lebih berbahaya daripada seribu pencuri, sebab ia merusak sendi keadilan dan mengikis moral bangsa.

Syed Muhammad Naquib al-Attas, pemikir Muslim kontemporer, menegaskan bahwa krisis terbesar umat adalah loss of adab, hilangnya kesadaran moral dan pengetahuan yang benar. Ketika sesuatu tidak lagi diletakkan pada tempatnya, pemimpin tanpa kapasitas, pejabat tanpa integritas, ulama tanpa keberanian moral, maka yang lahir adalah kebingungan nilai (confusion of knowledge). Di usia yang kedelapan puluh tahun setelah proklamasi ini, penyakit-penyakit itu mesti dihilangkan agar tidak menggerogoti bangsa Indonesia.

Pancasila dapat dihafal dengan fasih tetapi lupa bagaimana rasanya sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Petani yang mesti menjual gabahnya murah, sementara beras impor membanjiri pasar. Buruh yang bekerja 12 jam sehari demi upah tak cukup untuk hidup layak, sementara para pejabat tanpa malu memamerkan arlojinya yang seharga rumah. Kierkegaard menyebut kondisi ini sebagai keputusasaan kolektif: hidup dalam kebohongan yang diyakini bersama, sambil mengabaikan realitas pahit yang menggerogoti fondasi bangsa.

Di atas kertas, kita disebut sebagai negara merdeka. Tapi dalam realitas ekonomi global, kita sering menjadi pelayan bagi kepentingan asing dan oligarki lokal. Sumber daya alam yang melimpah, dari tambang nikel dijual murah ke luar negeri, sementara rakyat di sekitar tambang hidup miskin dan lingkungannya hancur. Teori dependency dari Andre Gunder Frank menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang dibuat tetap bergantung agar tak pernah mandiri. Delapan puluh tahun merdeka, kita masih berada di lingkaran itu, memproduksi bahan mentah murah, mengimpor barang jadi mahal. Rakyat menjadi penonton yang membayar tiket mahal untuk menyaksikan tanah airnya dijarah secara legal.

Delapan puluh tahun kemerdekaan tidak layak dirayakan jika hanya sekadar seremonial pesta tanpa makna. Yang kita butuhkan bukan sekadar reformasi struktural, tapi revolusi moral—pemurnian kembali nurani nasional.  Jika tidak demikian, seratus tahun kemerdekaan nanti mungkin hanya akan menjadi upacara untuk mengenang negara yang besar di atas peta, tetapi kecil di dalam jiwa. Anak cucu kita kelak akan membaca sejarah dan bertanya: “Apakah kita benar-benar merdeka?” Jawaban itu terdapat dari nurani kita sendiri, apakah kita berani berkata sudah dan memberikan sederet fakta menjanjikan tentang hakikat kemerdekaan itu. Atau, mulai menata ulang kembali bangsa ini dengan akal sehat, hati yang bersih, dan keberanian moral yang tak bisa dibeli.

Penulis: Syariif Ahmad Ja’far Shoodiq

Penyunting: Idan Sahid

Tulisan website Pustaka Al-Bahjah merupakan platform bacaan yang ditulis oleh masyarakat umum sebagai media literasi. Submit tulisanmu dengan cara klik link ini.