Tahun Baru Islam sebagai Momentum Hijrahnya Kepemimpinan

Pustaka Al-Bahjah, Cirebon-Tahun Baru Islam 1448 H kembali mengingatkan umat Islam pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perubahan cara pandang, sikap, dan tata kehidupan menuju keadaan yang lebih baik. Karena itu, setiap pergantian tahun Hijriah sesungguhnya merupakan momentum muhasabah, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi para pemegang amanah kepemimpinan.

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, semangat Hijrah terasa semakin relevan. Masyarakat masih dihadapkan pada beragam persoalan sosial yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata. Ingatan dan luka-luka masih basah dari abai dan lambannya pihak berwenang berbagai bencana yang sempat melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada November 2025. Padahal jelas menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, publik juga menyesalkan sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Ratusan siswa banyak yang keracunan setelah menyantap MBG. Namun sayang, lagi-lagi pemerintah lamban bersikap menangani dan mengevaluasi.

Peristiwa-peristiwa tersebut tentu bukan sekadar menghasilkan korban sebagai angka statistik belaka. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang harus menjalani perawatan, serta masyarakat yang berharap negara hadir bukan hanya melalui pernyataan resmi, tetapi juga melalui tindakan nyata. Di sinilah pentingnya hijrahnya kepemimpinan menuju yang lebih baik.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah. Jabatan bukan simbol kemuliaan yang harus dilayani, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda, “Sayyidul qaumi khadimuhum.” Artinya, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya (HR. Abu Nuaim). Hadist ini menunjukkan bahwa ukuran utama kepemimpinan bukanlah besarnya kekuasaan, melainkan besarnya pengabdian kepada masyarakat.

Menariknya, konsep tersebut sejalan dengan teori Servant Leadership yang diperkenalkan Robert K. Greenleaf. Menurut Greenleaf, pemimpin yang efektif adalah mereka yang menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Kepemimpinan bukan tentang memerintah dari atas, tetapi tentang memahami kebutuhan orang-orang yang dipimpin dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Apa yang dikemukakan Greenleaf sesungguhnya telah dicontohkan Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam lebih dari empat belas abad lalu. Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan umatnya. Beliau mendengar keluhan masyarakat, menerima kritik, dan membuka ruang musyawarah. Dalam Perang Uhud, misalnya, Rasulullah mengakomodasi pendapat mayoritas sahabat meskipun berbeda dengan pandangan awal beliau. Begitu pula ketika menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit dalam menghadapi ancaman pasukan musuh pada Perang Khandaq. Rasulullah tidak menutup diri terhadap masukan, tetapi menjadikannya bagian dari proses pengambilan keputusan. Sikap demikian selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali Imran: 159)

Ayat ini menarik karena ditujukan kepada Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam yang memperoleh bimbingan wahyu secara langsung. Namun demikian, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah dan mendengar pendapat umatnya. Jika Nabi yang maksum saja diperintahkan untuk mendengar aspirasi masyarakat, maka para pemimpin setelah beliau tentu lebih membutuhkan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari rakyat.

Dalam konteks Indonesia hari ini, harapan tersebut menjadi semakin penting. Kita hidup di era digital ketika informasi bergerak sangat cepat. Keluhan masyarakat mengenai bencana, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun persoalan ekonomi dapat diketahui dalam hitungan detik melalui telepon genggam. Karena itu, masyarakat berharap para pemimpin memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap suara rakyat. Bukan hanya mendengar laporan dari bawahan, tetapi juga mampu menangkap denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagian masyarakat bahkan merasakan adanya jarak yang cukup lebar antara pemegang kekuasaan dan realitas kehidupan sehari-hari rakyat. Ketika berbagai persoalan muncul silih berganti, mulai dari bencana alam hingga polemik pelaksanaan program-program publik, masyarakat tentu berharap ada respons yang cepat, empati yang nyata, dan langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya. Harapan ini tidak hanya ditujukan kepada salah satu pihak belaka, tetapi juga kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada titik inilah Tahun Baru Islam 1448 H menjadi momentum yang tepat untuk melakukan hijrah kepemimpinan. Hijrah dari kepemimpinan yang berjarak menuju kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Hijrah dari budaya pencitraan menuju budaya pelayanan. Hijrah dari sekadar mendengar laporan menuju kesediaan mendengar langsung suara masyarakat. Dan yang terpenting, hijrah dari orientasi kekuasaan menuju orientasi amanah.

Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar, program pembangunan, maupun slogan perubahan. Yang sering dirindukan rakyat adalah kehadiran pemimpin yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa didengar, dan rasa diperjuangkan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak hanya diukur dari apa yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Tahun Baru Islam 1448 H hendaknya menjadi titik refleksi bersama. Jika rakyat diminta untuk terus memperbaiki diri, maka para pemegang amanah pun perlu melakukan hal yang sama. Sebab semangat Hijrah bukan hanya milik individu, melainkan juga milik para pemimpin yang memikul tanggung jawab atas nasib banyak orang. Dan ketika kepemimpinan benar-benar berpihak kepada rakyat, di situlah harapan baru bagi bangsa ini dapat tumbuh kembali.

Karena sejatinya, pemimpin adalah pelayan rakyat. Pemimpin harus senantiasa mendengarkan dan sekaligus bertindak mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan hal itu sudah dicontohkan manusia teladan umat, yaitu Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam.

Penulis: Khoirul Umam Sonhadji (Penulis adalah alumni Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pemerhati isu-isu keislaman, sosial, dan kemasyarakatan pada Kum Nusantara Institut)

Penyunting: Idan Sahid

Tulisan website Pustaka Al-Bahjah merupakan platform bacaan yang ditulis oleh masyarakat umum sebagai media literasi. Submit tulisanmu dengan cara klik link ini.